Wacana perubahan susunan Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian setelah muncul isu perombakan kabinet seusai peringatan 17 Agustus 2026. Di tengah pembicaraan tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi pencarian calon anggota kabinet hanya dari lingkungan partai politik. Figur profesional dengan kapasitas dan integritas dinilai layak mendapat kesempatan apabila Presiden memang membutuhkan penyegaran di jajaran pemerintahannya.
Partai Golkar kemudian memberikan tanggapan. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan dirinya sependapat bahwa kabinet seharusnya dibangun berdasarkan sistem merit serta diisi orang yang memiliki integritas, kecakapan dan profesionalitas. Namun Golkar menilai kualitas profesional tidak seharusnya dipertentangkan antara orang yang berasal dari partai politik dan mereka yang berada di luar partai. Keputusan mengenai siapa yang layak duduk di kabinet, menurut Golkar, akhirnya tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Golkar Sepakat Kabinet Harus Diisi Figur Berkualitas
Ahmad Doli Kurnia tidak menolak gagasan PKS mengenai pentingnya memilih figur berdasarkan kemampuan. Ia justru menyatakan sebagian pandangan Mardani dapat diterima, terutama mengenai penerapan sistem merit dalam memilih orang yang bekerja membantu Presiden. Bagi Golkar, integritas, kecakapan dan profesionalitas memang harus menjadi ukuran penting bagi seseorang yang memperoleh jabatan di pemerintahan.
Perbedaan terlihat ketika pembicaraan masuk pada asal calon menteri. Doli mengingatkan profesionalitas tidak identik dengan seseorang yang berada di luar partai politik. Kader partai juga dapat mempunyai kemampuan teknis, pengalaman, rekam jejak dan integritas yang memenuhi kebutuhan pemerintahan.
Pandangan tersebut membuat Golkar tidak melihat persoalan ini sebagai pertarungan antara kader partai dengan kalangan profesional. Ukuran yang lebih penting adalah apakah orang yang dipilih mampu menjalankan tugas sesuai target Presiden.
Doli kemudian mengembalikan persoalan tersebut kepada kepala negara. Menurut dia, hanya Presiden Prabowo yang mempunyai kewenangan menilai kinerja para menteri sekaligus menentukan kebutuhan kabinetnya.
Menurut penulis, pernyataan Golkar menunjukkan bahwa pembicaraan tentang profesional dan kader partai sebaiknya tidak berhenti pada label. Seorang menteri pada akhirnya akan dinilai dari kemampuan mengelola kementerian, menjalankan program dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.
Sarmuji Tegaskan Susunan Kabinet Mengikuti Kebutuhan Presiden
Sikap serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Ia menegaskan persoalan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak Presiden. Sumber perekrutan, nama orang yang dipilih dan posisi yang akan ditempati menurut Sarmuji bergantung pada kebutuhan Presiden untuk mencapai sasaran pemerintahannya.
Golkar karena itu tidak menyampaikan tuntutan mengenai siapa yang harus dipertahankan atau siapa yang perlu masuk ke kabinet. Sarmuji mengatakan partainya menyerahkan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk membentuk susunan pemerintahan yang dinilai lebih baik.
Pernyataan dua petinggi Golkar tersebut memperlihatkan garis sikap yang relatif sama. Pertama, Golkar menerima pentingnya kompetensi dan integritas. Kedua, Golkar tidak sepakat bila figur profesional hanya diasosiasikan dengan orang di luar partai. Ketiga, keputusan akhir mengenai perubahan personel kabinet dinilai berada pada Presiden.
Posisi tersebut juga membuat Golkar tidak masuk terlalu jauh dalam spekulasi nama calon menteri. Pembicaraan mengenai perombakan kabinet yang beredar pada awal Agustus 2026 masih berupa isu politik dan belum menjadi pengumuman resmi mengenai perubahan susunan pemerintahan.
PKS Mendorong Sistem Merit dalam Perekrutan Kabinet
Usulan yang kemudian mendapat tanggapan Golkar bermula dari pernyataan Mardani Ali Sera pada Minggu, 9 Agustus 2026. Ketika ditanya mengenai isu perombakan kabinet seusai 17 Agustus, Mardani mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi mengenai rencana tersebut. Ia mengakui keputusan melakukan perubahan kabinet merupakan kewenangan Presiden, tetapi meminta sistem merit menjadi salah satu pertimbangan.
Mardani kemudian mendorong reformasi birokrasi dengan struktur yang lebih ramping dan fungsi pemerintahan yang kuat. Menurutnya, Presiden Prabowo menghadapi pekerjaan berat dan pemerintah perlu memastikan orang yang berada dalam struktur kabinet benar benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan.
Politikus PKS tersebut juga membuka ruang bagi profesional di luar partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan. Ia menyatakan terdapat banyak orang Indonesia dengan kapasitas dan integritas yang dapat dipertimbangkan apabila pemerintah memang hendak mencari figur baru.
Pernyataan Mardani pada dasarnya tidak menutup kesempatan kader partai. Tekanannya berada pada kualitas calon pejabat dan kebutuhan agar pemilihan orang tidak hanya ditentukan oleh asal organisasi politiknya.
Usulan Profesional di Luar Partai Memunculkan Diskusi Lebih Luas
Pernyataan PKS kemudian berkembang menjadi perbincangan mengenai hubungan antara kompetensi profesional dan representasi politik dalam kabinet. Dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri bekerja membantu Presiden sekaligus menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan.
UUD 1945 memberikan dasar yang sangat jelas mengenai kedudukan tersebut. Pasal 17 ayat 1 menyebut Presiden dibantu oleh menteri negara. Pasal 17 ayat 2 menyatakan para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara Pasal 17 ayat 3 menetapkan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar mengapa berbagai partai menggunakan istilah hak prerogatif ketika berbicara mengenai pergantian menteri. Presiden mempunyai kewenangan menentukan figur yang dipercaya membantunya menjalankan pemerintahan, meskipun proses politik di sekitar pembentukan kabinet dapat melibatkan komunikasi dengan partai pendukung maupun kelompok lain.
Karena itu, usulan PKS tidak secara langsung menentukan siapa yang harus masuk kabinet. Pernyataan tersebut lebih tepat dilihat sebagai masukan mengenai ukuran yang sebaiknya digunakan Presiden ketika melakukan perekrutan.
Istana Terima Masukan PKS tetapi Belum Membahasnya
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut merespons usulan Mardani. Seusai rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen pada Senin, 10 Agustus 2026, Prasetyo mengatakan pemerintah menerima masukan tersebut dan akan memikirkannya.
Namun Prasetyo sekaligus menjelaskan belum ada pembahasan mengenai usulan perekrutan profesional di luar partai tersebut. Pernyataan ini penting karena membedakan antara aspirasi politik yang disampaikan kepada pemerintah dengan keputusan resmi Presiden mengenai kabinet.
Dengan demikian, sampai pernyataan itu disampaikan, belum ada kepastian bahwa rekomendasi PKS akan menghasilkan perekrutan orang baru dari luar partai.
Istana juga belum mengumumkan daftar nama baru berdasarkan usulan tersebut. Pemerintah berada pada posisi menerima masukan, sementara keputusan mengenai kebutuhan kabinet tetap menunggu penilaian Presiden.
Isu Reshuffle Seusai 17 Agustus Jadi Pemicu Pembicaraan
Perdebatan mengenai asal calon menteri muncul bersamaan dengan beredarnya kabar tentang kemungkinan perombakan Kabinet Merah Putih setelah 17 Agustus 2026. Detikcom melaporkan informasi yang beredar menyebut perubahan tersebut berpotensi bersifat terbatas dan lebih diarahkan untuk mengisi jabatan yang kosong.
Meski demikian, kabar tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final Presiden. Beberapa elite partai memilih berhati hati dan menunggu pengumuman resmi.
Ketua DPP PKB Daniel Johan, misalnya, mengatakan sinyal yang ia ketahui menunjukkan perubahan kabinet apabila dilakukan kemungkinan bersifat terbatas dan diarahkan pada posisi yang sedang kosong. Namun Daniel menegaskan Presiden tetap dapat mengambil keputusan lain karena penilaian mengenai kebutuhan kabinet berada di tangan kepala negara.
Situasi ini membuat isu perombakan kabinet berkembang pada dua pembicaraan sekaligus. Satu mengenai apakah Presiden benar benar akan mengganti atau menambah pejabat. Satu lagi mengenai latar belakang orang yang sebaiknya dipilih apabila perubahan tersebut akhirnya dilakukan.
PAN Minta Aspirasi Masyarakat dan Akademisi Ikut Didengar
Partai Amanat Nasional juga memberikan respons terhadap pembicaraan tersebut. Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya menekankan pentingnya kinerja kader yang mendapatkan kesempatan bekerja dalam pemerintahan. Menurut Saleh, setiap orang yang diberikan tanggung jawab harus menggunakan kesempatan tersebut untuk melayani masyarakat secara maksimal.
PAN juga melihat aspirasi akademisi, pengamat dan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kebutuhan perubahan kabinet. Namun partai tersebut tetap menempatkan keputusan akhir di tangan Presiden.
Saleh menjelaskan perombakan kabinet dapat berbentuk berbagai hal, mulai dari pengisian jabatan kosong, rotasi hingga perubahan personel. Presiden dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui kebutuhan pemerintahannya. Karena alasan itu PAN menyatakan tidak ingin mencampuri kewenangan Presiden.
Respons PAN menunjukkan terdapat titik temu di antara partai mengenai satu persoalan utama. Masukan dapat diberikan secara terbuka, tetapi keputusan formal mengenai seorang menteri tetap harus datang dari Presiden.
PDIP Juga Menyerahkan Keputusan kepada Presiden Prabowo
Dari luar pembicaraan partai pendukung pemerintah, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira memberikan tanggapan singkat tetapi tegas. Ia menyatakan keputusan perlu atau tidaknya reshuffle merupakan hak Presiden. Apabila perubahan dilakukan, Presiden pula yang menentukan siapa yang diganti dan siapa yang menjadi penggantinya.
Respons tersebut memperlihatkan kesamaan pandangan dalam soal kewenangan formal, meskipun posisi politik masing masing partai tidak selalu sama.
Perdebatan justru lebih terbuka ketika membahas ukuran yang digunakan untuk memilih menteri. PKS menonjolkan sistem merit dan membuka kesempatan lebih luas bagi profesional di luar partai. Golkar menerima kebutuhan akan integritas serta profesionalitas, tetapi mengingatkan kader partai tidak bisa otomatis dianggap kalah profesional dari figur independen.
Dua posisi tersebut sebenarnya dapat berjalan bersamaan apabila Presiden memilih orang berdasarkan kompetensi tanpa menjadikan keanggotaan partai sebagai satu satunya ukuran.
Profesional dan Kader Partai Tidak Selalu Berada di Dua Kutub
Istilah profesional sering digunakan untuk menggambarkan figur yang berkarier di bidang tertentu dan tidak aktif sebagai kader partai. Namun dalam pembentukan kabinet, garis pembatas seperti itu tidak selalu sederhana.
Seorang kader politik dapat mempunyai pengalaman panjang dalam ekonomi, hukum, pemerintahan, pendidikan atau sektor lain. Sebaliknya, orang yang tidak berasal dari partai belum tentu otomatis memiliki kemampuan mengelola organisasi pemerintahan yang besar.
Argumen Golkar bergerak pada titik tersebut. Doli menilai profesionalitas dapat ditemukan dari berbagai latar belakang. Karena itu, perdebatan tidak perlu diarahkan pada pertanyaan apakah seseorang merupakan kader partai atau bukan, melainkan apakah orang tersebut mempunyai integritas, kecakapan dan kapasitas untuk menjalankan jabatan.
Pendekatan sistem merit yang disampaikan PKS sebenarnya juga membuka ruang pada penilaian serupa. Sistem tersebut menempatkan kemampuan dan kelayakan seseorang sebagai unsur utama dalam pemilihan pejabat.
Menurut penulis, titik temu PKS dan Golkar justru terlihat cukup jelas. Keduanya sama sama berbicara mengenai kualitas orang. Perbedaannya terletak pada penekanan, PKS ingin ruang profesional di luar partai dibuka lebih lebar, sedangkan Golkar mengingatkan profesionalitas juga dapat dimiliki kader politik.
Presiden Menjadi Pihak yang Menilai Kinerja Para Menteri
Di luar perdebatan antarpartai, Presiden memiliki akses langsung terhadap laporan, koordinasi dan evaluasi kementerian. Posisi tersebut membuat kepala negara mempunyai dasar tersendiri ketika menilai apakah seorang menteri masih mampu menjalankan tugas yang diberikan.
Golkar menekankan aspek ini dalam responsnya kepada PKS. Ahmad Doli Kurnia menyatakan penilaian terhadap para menteri pada akhirnya hanya dapat dilakukan Presiden Prabowo sebagai pemegang kewenangan untuk menentukan susunan kabinet.
Sarmuji kemudian menghubungkan perekrutan menteri dengan target Presiden. Menurut dia, asal perekrutan, figur yang dipilih dan posisi yang ditempati harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran pemerintahan.
Cara pandang tersebut membuat pembahasan kabinet tidak hanya berkaitan dengan pembagian kursi politik. Setiap kementerian membawa tanggung jawab yang langsung terhubung dengan program pemerintah, anggaran negara dan pelayanan kepada masyarakat.
Perhatian Kini Tertuju pada Keputusan Prabowo Seusai 17 Agustus
Hingga Senin, 10 Agustus 2026, pemerintah belum mengumumkan perubahan kabinet yang berkaitan langsung dengan usulan PKS. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan masukan tersebut diterima, tetapi belum ada pembahasan khusus mengenai perekrutan orang di luar partai.
Pernyataan tersebut membuat berbagai spekulasi mengenai nama dan posisi masih perlu ditempatkan sebagai informasi yang belum resmi. Presiden dapat melakukan perubahan, memilih hanya mengisi kursi kosong, melakukan rotasi, ataupun mempertahankan sebagian besar susunan yang ada.
PKS telah menyampaikan standar yang ingin didorong melalui sistem merit. Golkar menyatakan setuju dengan kebutuhan menghadirkan figur berintegritas dan profesional sekaligus menolak anggapan bahwa kualitas tersebut hanya dimiliki orang di luar partai. PAN meminta suara masyarakat ikut diperhatikan, sementara PKB dan PDIP sama sama mengembalikan keputusan kepada Presiden.
Dasar konstitusionalnya tetap berada pada Pasal 17 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Dengan isu reshuffle yang beredar menjelang peringatan 17 Agustus 2026, perhatian politik kini mengarah pada langkah Presiden Prabowo berikutnya dan ukuran apa yang akan digunakan apabila susunan Kabinet Merah Putih benar benar mengalami perubahan.
