Kemenkes Ingatkan: Imunisasi Lengkap Adalah Hak Anak

Kemenkes Ingatkan: Imunisasi Lengkap Adalah Hak Anak Di tengah gempuran informasi digital yang simpang siur soal vaksin dan imunisasi, Kementerian Kesehatan RI kembali menegaskan satu hal penting: imunisasi lengkap adalah hak anak yang tak boleh diabaikan. Ini bukan sekadar anjuran, tapi bagian dari komitmen negara dalam melindungi generasi masa depan dari penyakit menular yang sebetulnya bisa dicegah.

Peringatan ini digaungkan kembali dalam peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2025. Kemenkes menyoroti masih adanya jutaan anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bahkan di kota-kota besar sekalipun.

Kemenkes Imunisasi Bukan Sekadar Suntikan, Tapi Investasi Masa Depan

Mengapa Imunisasi Lengkap Sangat Penting?

Imunisasi merupakan benteng pertahanan pertama bagi anak terhadap berbagai penyakit menular yang mematikan. Beberapa penyakit seperti campak, difteri, polio, hingga hepatitis B bisa dicegah sepenuhnya melalui imunisasi.

Menurut data WHO dan UNICEF, negara dengan cakupan imunisasi tinggi terbukti memiliki angka kematian anak yang jauh lebih rendah, pertumbuhan ekonomi lebih stabil, dan kualitas SDM yang lebih baik.

Kemenkes menegaskan bahwa imunisasi bukan hanya perlindungan kesehatan, tetapi juga bentuk keadilan sosial. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi orang tuanya, berhak untuk sehat dan tumbuh optimal.

Undang-Undang Menjamin Hak Imunisasi Anak

Imunisasi dasar lengkap bukan hanya anjuran medis, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, negara berkewajiban memberikan pelayanan imunisasi kepada semua anak Indonesia. Bahkan, Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 menegaskan bahwa imunisasi merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan.

Artinya, menolak imunisasi tanpa alasan medis yang sah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak. Inilah yang menjadi dasar kuat mengapa pemerintah terus mengejar cakupan imunisasi nasional.

Data Mengejutkan Kemenkes: Jutaan Anak Belum Imunisasi Lengkap

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Program Imunisasi

Pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir memberi dampak besar terhadap program imunisasi rutin. Ketakutan masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dan terhentinya layanan posyandu membuat banyak anak terlewat imunisasi.

Menurut laporan Kemenkes pada awal 2025:

• Lebih dari 1,4 juta anak belum mendapat imunisasi dasar lengkap
• Penurunan cakupan imunisasi DPT-HB-Hib mencapai 12% di beberapa wilayah timur Indonesia
• Kasus campak dan rubella meningkat 3 kali lipat di provinsi-provinsi dengan cakupan imunisasi rendah

Ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB)

Celah imunisasi ini menjadi bom waktu. Tanpa perlindungan kelompok (herd immunity), potensi terjadinya KLB penyakit yang sebelumnya telah dikendalikan makin besar. Seperti kasus difteri yang kembali muncul di Jawa Tengah, atau campak di Nusa Tenggara Timur.

Kemenkes bahkan merilis peringatan bahwa penolakan atau kelalaian imunisasi bisa membuka jalan bagi kemunculan kembali penyakit yang dulu nyaris punah.

Peran Orang Tua Sangat Vital, Tapi Bukan Mutlak

Misinformasi Jadi Musuh Terbesar

Di era digital, hoaks soal imunisasi menyebar lebih cepat daripada penyakit itu sendiri. Banyak orang tua ragu memberikan vaksin karena informasi palsu tentang efek samping, kandungan haram, atau teori konspirasi.

Padahal, semua jenis vaksin yang diberikan di Indonesia telah melewati uji klinis ketat dan mendapat izin dari BPOM serta sertifikasi halal dari MUI. Tidak ada vaksin yang diberikan sembarangan.

Kemenkes menegaskan bahwa menolak imunisasi atas dasar informasi yang salah adalah bentuk pengabaian terhadap hak anak.

Kemenkes Imunisasi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban

Meski orang tua memegang peran utama dalam pengasuhan, hak kesehatan anak dilindungi oleh negara dan tidak bisa digugurkan hanya karena opini pribadi. Oleh karena itu, pemerintah menggencarkan kampanye bahwa imunisasi adalah tanggung jawab bersama: orang tua, tenaga kesehatan, dan negara.

Program Kejar Imunisasi dan Imunisasi Rutin Diperkuat

Pekan Imunisasi Dunia 2025: Momen Akselerasi

Dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang jatuh setiap minggu terakhir April, Kemenkes meluncurkan program akselerasi “Kejar Imunisasi”. Targetnya adalah anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar maupun lanjutan.

Kegiatan ini melibatkan:

• Posyandu keliling hingga ke wilayah terisolasi
• Pelayanan imunisasi di sekolah
• Layanan imunisasi di akhir pekan
• Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan lembaga keagamaan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam pernyataan resminya mengatakan:

“Imunisasi adalah bentuk kasih sayang paling konkret dari orang tua kepada anaknya. Negara hadir untuk memastikan tak satu pun anak Indonesia tertinggal.”

Inovasi: Buku KIA Digital dan Reminder Otomatis

Untuk meningkatkan kesadaran, Kemenkes juga mengembangkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam versi digital yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Orang tua akan mendapatkan notifikasi otomatis terkait jadwal imunisasi anak.

Langkah ini diharapkan meminimalkan kelalaian dan menjadi pengingat praktis bagi keluarga milenial yang kini lebih akrab dengan smartphone.

Tantangan Sosial dan Kultural yang Harus Diatasi

Hambatan di Wilayah Tertentu

Beberapa daerah masih menghadapi kendala kultural dan kepercayaan lokal yang menolak imunisasi. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi yang menyeluruh. Di wilayah terpencil, imunisasi sering dikaitkan dengan praktik asing atau dianggap bertentangan dengan keyakinan tradisional.

Kemenkes bekerja sama dengan tokoh adat dan pemuka agama untuk meluruskan persepsi dan membuka akses edukasi berbasis budaya lokal.

Kemenkes Kesenjangan Akses di Daerah 3T

Di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), masalahnya lebih kompleks: keterbatasan infrastruktur, tenaga medis yang minim, dan distribusi vaksin yang terhambat. Untuk itu, pemerintah memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan GAVI untuk mendukung logistik serta pelatihan tenaga kesehatan.

Kemenkes Imunisasi Bukan Sekadar Pilihan, Tapi Hak Anak yang Wajib Dipenuhi

Imunisasi lengkap bukan sekadar keputusan orang tua, tapi kewajiban moral dan hukum dalam menjamin masa depan generasi penerus bangsa. Negara telah menjamin akses dan ketersediaan vaksin, namun keberhasilan program imunisasi tetap membutuhkan partisipasi aktif semua pihak.

Dengan cakupan imunisasi yang tinggi, Indonesia tidak hanya menjaga anak-anak tetap sehat, tetapi juga memperkuat pondasi bangsa yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.